Maksimalkan Upaya Pengawasan, Bawaslu Kota Solok Gelar Rakor Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif

SOLOK KOTA -   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) kelompok kerja (Pokja) pengawasan isu-isu negatif dalam tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Solok, Jum'at, 8 Desember 2023 itu dipandu oleh Plh Ketua Bawaslu Kota Solok Ilham Eka Putra, bersama Ketua Pokja Eka Rianto.

Baca juga: Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

Dalam paparannya, Eka Rianto mengatakan bahwa ada 3 Pokja yang dibentuk Bawaslu Kota Solok, diantaranya Pokja Kampanye dan APK (Alat Peraga Kampanye), Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif serta Pokja Netralitas ASN.

Baca juga: Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Adapun Pokja ini selain unsur penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Polres, juga melibatkan Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol, Diskominfo, dan Satpol PP, serta Rekan Media.

Diterangkan Eka Rianto, Pokja ini bertujuan untuk membantu kerja-kerja pengawasan, terlebih dengan keterbatasan personel, dimana hanya ada 1 orang tenaga pengawas di setiap kelurahan dan 3 orang di setiap kecamatan.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Setujui Pilkada 2024 Dipercepat

“Dengan melibatkan semua unsur,  bisa mencegah dan meminimalisir isu-isu negative ataupun hoax yang beredar di tengah masyarakat, sehingga Pemilu ini berjalan dengan baik dan lancer, ” sebut Eka.

Dalam kesempatan itu, Plh.Ketua Bawaslu Kota Solok Ilham Eka Putra yagn sekaligus bertindak sebagai Penangungjawab Pokja, mengatakan bahwa di Bulan Desember ini ada event akbar menayangkut HUT Kota Solok serta rencana kegiatan tabligh akbar yang akan menghadirkan Ustadz kondang Abdul Somad, yang bertepatan dengan masa kampanye yang sedang berlangsung.

Baca juga: Pengamat Militer Keamanan dan Pertahanan Sebut KASAD Salahi Kewenangan

“Oleh sebab iutu, momentum ini juga menjadi perhatian besar dalam upaya pengawasan, untuk mencegah agar tidak ada peserta Pemilu yang memanfaarkan atau menumpang dalam momentum tersebut untuk kepentingan politik, ” ujarnya.